ANGKET24.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta semua pihak mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di awal Tahun 2021 ini secara serentak di Jawa-Bali, dengan beberapa daerah prioritas.
Hal itu dikatakan Mendagri pada rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 wilayah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali melalui Vidcon di Ruang Rapat Mendagri, Jakarta Pusat, Jumat (8/01/2021).
“Ini pertama kali kita serentak. Jadi, mohon dukungan dari semua daerah. Jangan sampai nanti ada daerah yang kendor atau tidak melaksanakan,” tegasnya.
Mendagri mengatakan bahwa penerapan pembatasan kegiatan akan dilakukan selama 2 minggu. Untuk itu, ia mengajak daerah-daerah yang disebutkan agar menerapkan pembatasan tersebut dengan konsisten dan benar-benar serentak.
“Satu saja yang tidak melaksanakan atau kendor itu akan mengakibatkan terjadinya efek pimpong, tidak berhasil. Dia akan pimpong ke daerah nanti yang berhasil menurunkan. Oleh karena itu, mari sama-sama konsisten,” imbaunya.
Mendagri juga meminta agar Pemda melakukan koordinasi secara intensif dengan Forkopimda, Satgas Covid-19, dan stakeholder terkait. Misalnya, asosiasi restoran, asosiasi hotel, dan lain-lain. Hal itu bertujuan agar para stakeholder juga memahami tentang aturan-aturan mengenai pembatasan kegiatan kali ini sebelum ada upaya penegakan dari pihak keamanan. “Jadi semua stakeholdernya itu diberikan penjelasan supaya mereka memahami,” imbuhnya.
Mendagri juga mengatakan masih ada cukup waktu untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut. “Masih ada waktu, hari Jum’at-Sabtu-Minggu ini, sebelum hari Senin, sehingga mereka ngerem dari dalam. Daripada nanti dari penegakannya kencang, banyak penindakan, dan kemudian efek sentimen negatifnya yang muncul,” tuturnya.
Kemudian, Mendagri juga meminta kepala daerah proaktif melakukan evaluasi ihwal daerah-daerah yang belum menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan baik, sehingga dapat dibuatkan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
“Kami sarankan misalnya masker, daerah mana saja yang kepatuhannya rendah di tiap-tiap kabupaten/kota mana saja, bahkan bisa dibreak down lagi mungkin kecamatan mana, sehingga bisa diperkuat program masker itu di daerah itu,” tuturnya.
Tak kalah penting, Mendagri juga mengaku telah meminta dukungan Kementerian Kesehatan untuk mendukung pemda dalam meningkatkan fasilitas kesehatan sehingga daerah dapat melakukan 3T (tracing, testing, treatment) dengan peralatan yang memadai.
“Kami sudah sampaikan kepada Pak Menkes sebaiknya semua kabupaten didukung dengan PCR. semua kabupaten seluruh Indonesia, 514. Dukung dengan PCR melalui anggaran dari Kemenkes. Memang resikonya angka positif akan meningkat, tapi kita dapat angka yang real, dengan dapat angka yang real kita dapat membuat kebijakan penanganan dengan lebih tepat,” jelasnya. (Ayu)
Puspen Kemendagri
