ANGKET24.ID, KOTA TANGERANG – Kota Tangerang mencatat capaian positif dalam pembangunan responsif gender. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tangerang menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten selama dua tahun berturut-turut, yakni pada 2023 dan 2024.
Pada 2023, IPG Kota Tangerang mencapai 94,89, mengungguli Kota Tangerang Selatan yang mencatat 94,23 dan Kota Serang sebesar 92,49. Sementara pada 2024, IPG Kota Tangerang meningkat menjadi 94,95, di atas Kota Tangerang Selatan dengan 94,47 dan Kota Serang sebesar 92,61.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan manusia yang memperhatikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang, Tihar Sopian, mengatakan capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, pembangunan responsif gender perlu diwujudkan melalui program yang memperhatikan kebutuhan warga, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga kesempatan kerja dan perlindungan sosial.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Kami ingin memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses layanan, berpartisipasi dalam pembangunan, serta memperoleh manfaat dari program-program pemerintah,” ujar Tihar, Selasa (27/10/2026).
Selain capaian IPG, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Tangerang tercatat sebesar 0,328, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Banten sebesar 0,418. Nilai IKG yang lebih rendah menunjukkan tingkat ketimpangan gender yang lebih kecil berdasarkan dimensi dan indikator yang diukur.
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tangerang juga didukung regulasi daerah, termasuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Tangerang.
Dalam paparan pemerintah daerah, tercatat sebanyak 40 perangkat daerah terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan responsif gender.
Pada sektor pendidikan, upaya tersebut diwujudkan melalui bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, Beasiswa Tangerang Cerdas, serta fasilitasi sekolah inklusi. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat layanan ibu dan anak melalui integrasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 1.106 posyandu serta program Pos Gizi di 104 kelurahan.
Pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Sejumlah program mencakup dukungan terhadap kelompok wanita tani, perlindungan pekerja rentan, serta layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Pada periode 2024 hingga 2026, paparan mencatat sebanyak 248 orang menerima manfaat program Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkot Tangerang mengembangkan Sekolah Lansia untuk mendorong warga lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Paparan mencatat sebanyak 780 lansia telah diwisuda selama periode 2025 hingga 2026.
Menurut Tihar, capaian indeks perlu diikuti dengan keberlanjutan program dan evaluasi terhadap manfaat yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan responsif gender tidak hanya tercermin dalam indikator statistik, tetapi juga melalui akses layanan yang semakin setara dan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh warga Kota Tangerang. (Jenni)
