ANGKET24.ID, KABUPATEN TANGERANG – Program percepatan BPNT yang disalurkan melalui PT.POS Indonesia dan sudah berjalan dari beberapa waktu lalu menuai banyak masalah.
Mulai dari rentan pungli dan penggunaan anggaran yang menyimpang dari BPNT itu sendiri menimbulkan banyak pertanyaan disebagian pengamat bansos.
Dari pantauan awak media dan lembaga ditemukan banyaknya pungli potongan yang variatif mulai dari 20.000 sampai 100.000 per kpm nya dengan alasan-alasan tertentu.
Bahkan tidak sedikit oknum-oknum yang mencari keuntungan yang dengan sengaja menggiring kpm untuk langsung membelanjakan uangnya ditempat penyaluran, bahkan ada kantor desa yg di sulap menjadi warung sembako saat pembagian.
Awak media sempat mewawancarai kpm-kpm dibeberapa wilayah berbeda dan kebanyakan dari mereka mengatakan “kami dapat uang untuk membeli sepatu anak,bayar sekolah anak,beli baju dan bayar utang”ungkap kpm kepada awak media.
Ketua BPK GPS Banten Kab.Tangerang Arief Firdaus saat diwawancarai dikediamannya mengatakan “sebenarnya disini perlu dilakukan evaluasi oleh kemensos tentang penyaluran BPNT melalui kantor pos ini, misalnya seperti apa sih sistem dari penyaluran ini apakah harus dibelanjakan sembako lagi atau bisa digunakan untuk pembelanjaan yang lain.
Selain itu ini sangat-sangat rentan pungli karena dari pantauan anggota saya dibawah banyak ditemukan oknum-oknum aparatur desa yang memotong anggaran secara langsung dan menggunakan berbagai alasan”,ungkapnya kepada awak media , Jum’at ( 4/3/22)
Selain itu dirinya menambahkan tidak ada salahnya untuk kembali ke hakikat bansos BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai)itu sendiri karena dari awal adanya program ini untuk menjaga ketahanan pangan serta mengentaskan gizi buruk dimasyarakat,imbuhnya kepada awak media.
Tidak sedikit juga aktivis yang mengatakan program percepatan BPNT melaui PT.POS Indonesia ini dinilai gagal karena banyak pungli,penggunaan anggaran bantuan menjadi tidak terarah serta sulit terawasi atau termonitoring oleh eksternal.
Sementara di tempat terpisah , terkait kpm membelanja di luar jalur pedum belum ada juknis yang mengatur tentang sangsi bagi kpm menurut Kabit Pakir miskin Kabupaten Tangerang saat di konfirmasi melalui Via Whattsapp.
” Seharusnya di belanjakan sembako sesuai Pedum , terkait sangsi untuk kpm karena ini program kemensos saya belum tau pasti karena juknisnya belum turun,” Ujar Ueis Kabit FM dinsos. (Yayan)
